Salah Kaprah PPh Jasa Pengacara dan Cara Menghitungnya

Kantor pengacara dan kewajiban pajak yang sering terlupa

Banyak advokat baru sibuk mengurus papan nama advokat, plang pengacara, dan kelengkapan plang advokat di depan kantor, tetapi lupa satu hal yang jauh lebih mahal risikonya: kantor pengacara termasuk subjek PPh. Begitu Anda menerima honor dari klien, bukan hanya etika profesi yang diuji, tetapi juga kepatuhan perpajakan.

Persoalannya, pendapatan seorang advokat tidak selalu berbentuk satu jenis. Ada retainer bulanan dari perusahaan, fee perkara yang dibayar sekaligus, sampai penggantian biaya transportasi dan akomodasi. Masing-masing punya perlakuan berbeda. Menyamakan semuanya sebagai penghasilan bruto adalah kesalahan pertama yang paling sering terjadi.

Seorang advokat di Surabaya, misalnya, menerima retainer Rp15 juta per bulan dari satu klien korporat dan fee perkara perdata Rp120 juta yang dibayar bertahap. Kantornya kecil, hanya dibantu satu asisten dan satu staf administrasi. Tanpa pencatatan yang rapi, ia akan kesulitan memisahkan mana yang objek PPh Pasal 21 sebagai tenaga ahli, mana yang harus dipotong PPh Pasal 23 oleh klien badan, dan mana yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan sebagai penghasilan dari pekerjaan bebas.

Siapa yang memotong, siapa yang menyetor

Ketika klien Anda adalah badan usaha, perusahaan wajib memotong pajak penghasilan atas jasa pengacara. Untuk orang pribadi yang memberi jasa, pemotongan umumnya memakai mekanisme PPh Pasal 21 bagi tenaga ahli, sementara bagi kantor berbentuk badan hukum pemotongan dilakukan lewat PPh Pasal 23 dengan tarif dua persen dari nilai jasa bruto. Perbedaan status ini bukan hal administratif kecil: ia menentukan bukti potong mana yang Anda terima dan bagaimana Anda mengkreditkannya.

Kesalahan umum di lapangan adalah tidak menyepakati dasar pemotongan di awal. Klien menganggap fee Rp100 juta sudah bersih, advokat menganggap itu angka sebelum pajak. Ujungnya terjadi negosiasi ulang di tengah perkara, atau lebih buruk, advokat menanggung potongan tanpa pernah mengkreditkannya karena bukti potong tidak pernah diminta. Pastikan di surat perjanjian jasa disebut tegas apakah fee bersifat gross atau net, dan siapa yang menanggung pemotongan.

Bagi advokat yang berpraktik sendiri, jangan menganggap pemotongan oleh klien sudah menyelesaikan urusan. Bukti potong tersebut hanya mengurangi pajak terutang di SPT Tahunan. Penghasilan neto tetap dihitung dengan tarif progresif, dan bila Anda memilih norma penghitungan, dasar pengenaan bisa berbeda dari angka bruto yang tertera di faktur.

Menghitung dasar pengenaan tanpa mencampur biaya perkara

Tarif pajak penghasilan atas jasa pengacara bukan satu angka tunggal. Untuk orang pribadi, lapisan tarif progresif berlaku setelah penghasilan neto dikurangi PTKP. Untuk badan, tarif PPh badan umumnya 22 persen, dengan fasilitas pengurangan bagi peredaran bruto tertentu. Yang kerap salah adalah memasukkan penggantian biaya nyata, seperti biaya pendaftaran gugatan, ongkos perjalanan dinas, dan biaya materai, sebagai penghasilan tanpa mengurangkannya sebagai biaya. Padahal penggantian biaya yang dapat dibuktikan bukan objek pajak.

Contoh nyata: advokat di Sorong menangani perkara di luar kota dan menagih fee Rp80 juta ditambah penggantian tiket dan penginapan Rp9 juta dengan bukti kuitansi. Bila keseluruhan Rp89 juta dicatat sebagai penghasilan, ia membayar pajak untuk uang yang bukan miliknya. Sebaliknya, bila semua dimasukkan sebagai penggantian biaya tanpa rincian, klien berisiko dianggap kurang potong. Rincian di faktur adalah pelindung kedua belah pihak.

Praktik yang membedakan kantor rapi dan kantor berantakan

Advokat yang berpraktik lama tanpa masalah pajak biasanya punya kebiasaan sederhana: satu nomor faktur untuk satu perjanjian, keterangan jasa yang spesifik, dan pemisahan rekening kantor dari rekening pribadi. Hal ini terdengar sepele, tetapi ketika pemeriksaan datang, kemampuan menunjukkan alur uang dari klien ke rekening kantor lalu ke kas negara menentukan hasilnya.

Kebiasaan kedua adalah mencocokkan bukti potong setiap bulan, bukan setahun sekali. Banyak advokat baru menyadari potongan yang tidak pernah disetor klien ketika mengisi SPT. Pada titik itu, klien sudah berganti, dan penagihan bukti potong menjadi pekerjaan yang melelahkan.

Kebiasaan ketiga menyangkut sumber daya manusia. Gaji asisten dan staf administrasi masuk sebagai biaya, tetapi PPh Pasal 21 atas gaji mereka wajib dipotong dan disetor. Kantor kecil yang hanya fokus pada fee perkara besar sering melewatkan ini, padahal nilainya kecil dan sanksinya administratif.

Batas antara pekerjaan dan keyakinan

Ada percakapan lama di kalangan praktisi tentang pekerjaan pengacara menurut islam dan posisi hakim serta pengacara dalam islam. Perdebatan itu menyentuh soal membela pihak yang salah, mengambil upah dari perkara, dan tanggung jawab moral. Dari sisi teknis perpajakan, perdebatan tersebut tidak mengubah kewajiban: penghasilan dari jasa tetap dihitung dan dilaporkan. Yang berubah hanyalah cara seorang advokat memandang pekerjaannya, dan itu urusan pribadi yang tidak bisa diformalkan dalam aturan pajak.

Sebaliknya, ada juga anggapan bahwa gugatan perdata tidak perlu pengacara sehingga jasa advokat dianggap tidak menimbulkan kewajiban apa pun. Ini keliru. Kewajiban pajak lahir dari adanya imbalan, bukan dari jenis perkara atau apakah pihak berperkara hadir sendiri di pengadilan.

Nomor dan dokumen yang harus siap sebelum faktur pertama

Sebelum mengirim faktur, ada beberapa hal yang sebaiknya sudah beres. Pertama, NPWP pribadi atau badan aktif dan terdaftar di KPP yang sesuai domisili. Kedua, status sebagai pengusaha kena pajak atau bukan, karena ini menentukan apakah Anda memungut PPN atas jasa. Ketiga, pemahaman apakah klien Anda pemotong pajak atau bukan.

Bagi yang tengah mempertimbangkan studi lanjut, perencanaan keuangan pribadi juga relevan. Beasiswa s2 notaris dan jurusan notaris di Jakarta menarik banyak lulusan hukum, tetapi biaya pendidikan dan biaya hidup selama studi tetap harus dihitung. Tidak ada perlakuan pajak khusus untuk uang yang dipakai kuliah, jadi perencanaan arus kas pribadi menjadi penting.

Terakhir, jangan menunda pencatatan sampai akhir tahun. Aplikasi pembukuan sederhana gratis sudah cukup untuk mencatat pemasukan, biaya operasional, dan bukti potong yang diterima. Advokat yang disiplin mencatat bukan hanya lebih tenang saat musim SPT, tetapi juga lebih siap ketika klien korporat meminta bukti kelengkapan dokumen sebelum membayar fee.